Tahun depan, pemerintah bakal membagikan modal usaha kepada 20.000 KK (Kartu Kluarga) penerima dana bantuan sebesar Rp 5.000.000. Bantuan tersebut hanya untuk satu KK saja, dan akan disalurkan melalui Program PENA (Pahlawan Ekonomi Nasional), di bawah Direktorat Pemberdayaan Sosial (Dayasos) Kemensos RI. Pemberian bantuan ini sudah mulai tahun ini, dan sasaran penerimanya adalah masyarakat penerima bansos regular. Seperti Bansos PKH (Program Keluarga Harapan) dan Bansos BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). CEO GMT Institute Jakarta, Ir. Fransiscus Go, SH, yang dimintai tanggapannya mengatakan, jika perluasan bantuan sosial menyasar secara tepat kepada pelaku UMKM, maka itu langkah yang tepat. “Bantuan modal usaha untuk penggiat UMKM, adalah langkah bagus Pemerintah Pusat, dalam memberdayakan pahlawan ekonomi daerah,” tandas Frans Go melalui layanan WhatsApp miliknya, kepada RakyatNTT.com Minggu (22/10/2023).

Terkait dengan “guyuran” bantuan sosial itu, pengusaha asal Timor yang sukses berkiprah di ibukota Jakarta tersebut menambahkan, Bank NTT selaku Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Nusa Tenggara Timur, harus menyikapi serius rencana Pemerintah Pusat itu. “Caranya, menangkap kembali dana tersebut untuk diputar dan digelontorkan kembali ke UMKM lagi, secara berkesinambungan. Jangan sampai dana bantuan itu lenyap jadi pengeluaran konsumtif warga. Contoh: Bank NTT memberikan paket kredit kepemilikan kendaraan yang mendukung usaha dan aktivitas UMKM. Selain itu, paket kredit kepemilikan rumah bagi peserta UMKM yang berhasil, dan lain sebagainya,” ujar Frans Go. Sekedar tahu, pemberian bantuan modal usaha yang akan dikucurkan Pemerintah Pusat tersebut bertujuan, agar masyarakat menjadi produktif dan mandiri serta menciptakan lapangan kerja nantinya. Sehingga, tidak terus-terusan bergantung dari bantuan sosial pemerintah. Seperti dilansir dari laman Kemensos RI www.kemensos.go.id, tahun 2022 Bansos PENA berhasil mengraduasi 1.322 penerima bansos aktif.

Baca Selengkpanya