Indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (IETPD) seluruh pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan perkembangan positif, bahkan terdapat 9 (sembilan) pemda dari 23 pemda di NTT yang sudah masuk kategori digital pada akhir 2022. Demikian disampaikan Deputi Bank Indonesia Perwakilan NTT, Daniel Agus Prasetyo dalam siaran pers yang diterima media ini pada Jumat, 20 Januari 2023. Diungkapkan Daniel Agus Prasetyo, sebelumnya pada tahun 2021, pemda yang masuk kategori ini hanya 1 pemda. Pemda dengan kategori digital pada 2022 tersebut adalah Kota Kupang, Kabupaten Manggarai Barat, Ende, Ngada, Rote Ndao, Belu, Sumba Tengah, Alor dan Nagekeo. Kesembilan pemda tersebut, imbuh Daniel Agus Prasetyo, tercatat sudah melakukan implementasi pembayaran pajak dan retribusi non-tunai, transaksi pengeluaran secara non-tunai, SP2D online dan berbagai variasi kanal pembayaran pajak dan retribusi seperti QRIS, ATM, EDC, ataupun e-commerce.

Selain itu, salah satu pendorong digital yakni telah terintegrasinya cash management system (CMS) dengan sistem keuangan pemda. Sementara itu, 13 pemda masih berada di kategori berkembang dan 1 pemda di kategori sementara berkembang. Meningkatnya elektronifikasi transaksi pemda tersebut sejalan dengan strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Digitalisasi ekonomi dan keuangan merupakan salah satu kunci dalam pemulihan ekonomi nasional dan daerah. “Dengan adanya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), maka dapat diperbesar peluang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pembayaran pajak dan retribusi secara non-tunai serta terwujudnya praktik good and clean governance,” tandas Daniel Agus Prasetyo.

Baca Selengkapnya