Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI memberikan apresiasi terhadap kinerja Bank NTT sebagai Bank Pembangunan Daerah yang turut berkontribusi dalam mendorong perekonomian daerah melalui berbagai layanan perbankan. Bahkan berdasarkan catatannya, OJK menemukan sampai dengan posisi Oktober 2022 volume usaha Bank NTT telah menunjukkan pertumbuhan secara year to date sebesar Rp1,20 triliun (7,60%) yang didorong oleh peningkatan penyaluran kredit sebesar Rp466,88 miliar (4,18%) serta peningkatan penghimpunan dana sebesar Rp931,75 miliar (7,45%). “Pencapaian yang baik tersebut kami harapkan dapat berlanjut di tahun 2023 sehingga Bank NTT mampu menjadi katalisator pemulihan ekonomi NTT dan meningkatkan peran dalam menjalankan fungsi intermediasi melalui penyediaan fasilitas pendanaan bagi masyarakat,”demikian penegasan Kepala OJK NTT, Japarmen Manalu, dalam sambutannya saat Rapat Kerja Gubernur bersama Forkopimda dan seluruh kepala daerah se-NTT, di Desa Hameli Ate, Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, Selasa (20/12) siang.
Untuk diketahui, hadir Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, Wagub Josef Nae Soi, Kapolda NTT, Irjen Pol Johny Asadoma, Danlanud El Tari Kupang, Marsma TNI Aldrin Petrus Mongan, Kasrem 161/Wira Sakti Kupang, Kol Inf Simon Petrus Kamlasi, serta seluruh bupati, dereksi dan komisaris Bank NTT serta setidaknya ratusan undangan. Hadir juga kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja serta pejabat dari Kejaksaan Tinggi NTT dan juga perwira Lantamal VII Kupang. Masih dalam sambutannya, Japarmen menegaskan, tantangan di industri perbankan yang semakin beragam di masa yang akan datang telah mendorong Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Penerbitan ketentuan tersebut diharapkan dapat memperkuat industri perbankan dalam menghadapi dinamika perekonomian serta teknologi informasi melalui penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri sehingga dapat mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Selengkapnya